Posts tagged ‘citizen journalism’

25 Maret 2012

Menyorot Kredibilitas Reportase dalam Jurnalisme Warga

by: Joko Martono

Dari sebutannya saja sebagai: jurnalisme warga (baca: citizen journalism), apalagi penyebarluasan informasinya disampaikan melalui media online. Mestinya tidak akan “pas” bahkan terlalu naif kalau tiba-tiba dibandingkan dengan hasil kerja para jurnalis profesional yang bekerja untuk media mainstream (suratkabar, majalah, radio, televisi, kantor berita, dan sebagainya). Terutama dalam hal kualitas produk, misalnya hasil reportase – tentu lebih memiliki bobot pemberitaan yang dikelola media mainstream karena telah diperkuat barisan pewarta terlatih.

Jika dilihat karakteristik medianya saja sudah berbeda, ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan, organisasi/kelembagaan, rekrutmen pewartanya juga berlainan, sehingga dari secuplik cermatan aspek tersebut maka proses dan mekanisme kerja untuk membuahkan suatu reportase jelas tidaklah akan sama.

Pewarta profesional yang bekerja untuk mengisi rubrikasi di media mainstream telah dibekali kemampuan jurnalistik. Walaupun mereka berlatar belakang keilmuan berbeda namun sudah digodok dalam sebuah pelatihan internal (in house training). Teknik peliputan terhadap peristiwa selalu mempertimbangkan akurasi, presisi, cover bothside, nilai berita disesuaikan kode etik dan muaranya tentu menghasilkan reportase yang benar.

Di samping itu, dalam sistem maupun mekanisme kerja secara organisatoris – jurnalis profesional tunduk pada pemegang otorita di atasnya, hasil peliputan harus diolah melalui seleksi ketat sebelum dipublikasi atau dikonsumsikan kepada khalayak.

Sedangkan dalam jurnalisme warga, justru sebaliknya. Sebab itulah beberapa sisi perbedaan tersebut sebenarnya sudah menunjukkan sejauhmana kredibilitas reportase yang telah dihasilkan oleh pewarta warga. Pertanyaan ringan menjadi layak dilontarkan, bagaimana mungkin tanpa pemahaman jurnalistik yang memadai – pewarta warga pada umumnya (semua orang/tanpa pandang bulu ikutan memasok dan menyebarkan informasi) bisa menghasilkan reportase berkredibilitas atau layak dipercaya?

Dalam kaitan penampilan reportase di kompasiana.com bilamana ada yang berpendapat masih perlu dipertanyakan validitas data atau sumber pemberitaan, malahan ada yang semakin melebar dengan menyebutkan beralih fungsi – menurutku ini terlalu lebay-lah. Menjadi kurang relevan (walau pun telah di amini sebagian kalangan) karena dasar pijakan yang dipakai “jelas-jelas tidak jelas” sehingga ke arah mana maksud dan tujuan tulisan menjadi semakin bias.

Kehadiran jurnalisme warga sesungguhnya memiliki nilai lebih. Setelah era reformasi bergulir, rakyat punya ruang untuk langsung menyuarakan aspirasi maupun opininya. Setiap warga punya peluang sama untuk memberikan kontribusi, “siapa saja boleh menjadi pewarta dan menulis tentang apa saja” tanpa dibayar, apalagi mengharap bayaran.

Namun kehadiran para pewarta atau jurnalis warga dapat di-ibaratkan “pisau bermata dua.” Di satu sisi, bisa menguntungkan atau memiliki nilai lebih karena media mainstream mempunyai keterbatasan daya jangakau peliputan bahkan tidak mampu meng-cover seluruh peristiwa yang terjadi di wilayah luas seperti Indonesia. Dalam hal inilah keberadaan pewarta/jurnalis warga menjadi penting untuk membantu peliputan dan penyebaran informasi yang pantas diketahui khalayak.

Sebagai contoh, Cut Putri, seorang warga Aceh berhasil merekam detik-detik pertama tsunami Aceh tahun 2004 lalu merupakan sebuah reportase warga yang memiliki nilai pemberitaan. Hasil jepretan beliaulah media mainstream menjadi terbantu untuk mengangkat peristiwa itu sebagai berita utama. Bukankah ini merupakan suatu fungsi yang telah diberikan oleh pewarta/jurnalis warga yang selanjutnya berperanan dalam menyebarluaskan pesan-pesan mendesak dan perlu segera diketahui masyarakat luas?

Di sisi lain memang harus diakui bahwa kehadiran jurnalis warga bisa saja merugikan, dalam artian karena keakuratan datanya dinilai banyak kalangan belum setaraf dengan jurnalis profesional. Hal demikian bukan lantas kita buru-buru memvonis dan selalu nyinyir memojokkan keberadaan jurnalisme warga serta para pengelolanya tanpa dasar pemahaman yang kuat. Gejala tersebut bisa dimaklumi karena berbagai aspek yang melingkupinya sangat berbeda dengan jurnalisme profesional sehingga kredibilitas pewartaan maupun reportase dalam kancah jurnalisme warga masih memerlukan filter guna memilah dan memilihnya.

Harapan kita semua, terutama kepada para pewarta warga, di mana pun dan di media apa pun berkiprah, seyogyanya tidak asal-asalan dalam mengirim, memasok atau memosting sebuah produk berupa tulisan, termasuk dalam meliput, mengolah dan menyebarluaskan informasi tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkannya kelak di kemudian hari.*

source: http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2011/06/09/menyorot-kredibilitas-reportase-dalam-jurnalisme-warga/

pb: mattula_ada@live.com

7 Februari 2012

Hybrid Journalism, Sebuah Penghargaan bagi Jurnalisme Warga!

by: Ronny Buol

Beberapa hari lalu, saya diajak bertemu dengan pemilik salah satu media online di Sulawesi Utara. Diskusi sudah berlagsung dua kali. Dalam diskusi yang encer itu, saya diajak untuk bergabung bersama mereka. Saya akan diberi ruang sendiri pada website mereka.

Seperti media online lainnya, kontent news masih mendominasi halaman mereka. Baik reportase wartawan mereka sendiri, maupun hasil kolaborasi dengan media online lainnya. (baca: republish).

Namun satu hal yang membuat saya tertarik dalam diskusi kedua itu, ketika salah satu Redakturnya menyampaikan keinginan untuk merubah porsi kontent mereka. Dari 70 persen news menjadi 70 persen kontent komuniti.

Jurnalisme Warga

Selama beberapa tahun ini saya memang intens bergerak sebagai seorang citizen reporter. Melakukan kegiatan jurnalistik, tetapi tidak sebagai seorang wartawan resmi dari media. Saya punya Kartu Pers, dari sebuah majalah cetak nasional. Tetapi saya lebih senang menggunakan Citizen Reporter Card yang dikeluarkan oleh PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), sebuah organisasi yang memayungi aktivitas pewarta warga di Indonesia.

Beberapa kali juga, saya ditawarkan oleh media mainstream di Sulawesi Utara menjadi kontributor bahkan redaktur mereka. Saya menampiknya, dan tetap senang menjadi seorang pewarta warga.

Shayne Bowman dan Chris Willis  mendefinisikan citizen journalism sebagai ‘…the act of citizens playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information”. Dan itulah yang saya lakukan selama ini, tanpa harus jadi seorang wartawan resmi.

Hasil dari perburuan saya itu, selain saya publish di blog pribadi saya, juga saya kirimkan ke beberapa media. Salah satu ruang yang memberikan kebebasan warga menulis adalah Kompasiana. Saya mempunyai akun di microsite milik kompas.com itu. Beberapa kali tulisan saya menjadi headline.

Menjadi seorang citizen reporter memang unik. Kita tidak terikat dengan deadline berita. Liputan dapat dilakukan kapan saja, bahkan hal kecil yang terjadi di lingkungan rumah pun bisa menjadi sebuah berita menarik. Tidak ada pembatasan dari arah kebijakan redaksional. Tulisan kita pun tidak harus melalui meja redaktur. Kita adalah reporternya, sekaligus sebagai redakturnya.

Diperlukan sebuah integritas dan komitmen untuk dihargai sebagai seorang pewarta warga. Tidak bias dalam melaporkan sebuah peristiwa merupakan modal utama. Bagaimana kita mendapat pengakuan dari pembaca, bahwa apa yang kita tulis merupakan berita yang benar, jelas memerlukan proses. Konsistensi adalah kuncinya.

Pemilik media online yang mengajak saya bertemu itu, mengenal saya dari reportase independen yang saya lakukan. Maka, ketika diskusi mengerucut ke substansi tawaran bergabung, saya mengajukan konsep citizen journalism ini.

Hybrid Journalism

Saya ingin bergabung, tetapi tetap sebagai seorang citizen reporter. Saya ingin menulis dari sisi saya sebagai seorang warga yang peduli dengan isu-isu di ruang publik. Mempostingnya tanpa harus melalui proses seleksi redaksinonal. Apa yang saya laporkan, harus tampil sebagaimana adanya. Soal kebenaran, portofolio saya menjadi sebuah jaminan.

“Jika saya diberi ruang, saya ingin, warga yang lain juga mempunyai akses yang sama dalam memberitakan reportase mereka,” saya mengajukan sebuah syarat lagi. Sebab, dimata saya, siapa saja bisa menjadi pelaku citizen journalism.

Diskusi itu berjalan menarik. Hingga pada topik, sejauh mana redaktur mereka berhak menayangkan tulisan warga itu sebagai berita utama. Saya langsung teringat dengan apa yang dilakukan Pepih Nugraha di Kompas.com. Hybrid Journalism, namanya.

Steve Outing dalam tulisan 11 Layer of Citizen Journalism menjelaskan pada layer ke-10 tentang integrating citizen and pro journalism under one roof. Dalam hal ini Steve berpendapat bahwa apabila dunia jurnalisme profesional disinergikan dengan jurnalisme warga dalam satu produk, maka akan menjadi sebuah konsep jurnalisme yang menarik.

Pepih Nugraha mewujudkan hal itu pada tulisan warga di kompasiana.com yang ditampilkan kembali sebagai berita utama di halaman kompas.com. Tulisan itu bukan sekedar copy paste, tetapi sebuah berita baru, judul baru, lead baru, dengan badan berita yang benar-benar baru. Penulis dijadikan sebagai sumber berita.  Hasil reportase saya di kompasiana dengan judul Kondisi Danau Limboto Semakin Memprihatinkan, dihybrid oleh Pepih Nugraha dan tampil di halaman utama Kompas.com dengan judul, Danau Limboto Akan Menjadi Kenangan.

Reportase foto-foto mengenai danau yang berada di Provinsi Gorontalo itu, juga di hybrid oleh sebuah harian di Sulawesi Utara, dengan judul, Danau Limboto Menunggu Ajal. Bahkan salah satu reportase dengan judul, Pelajaran Ekstrakurikuler Mereka Menanam Padi di kompasiana, terpublish di Harian Kompas edisi Cetak.

Konsep mengkolaborasikan tulisan warga yang bergerak dalam ranah citizen journalism dengan kekuatan media mainstream itulah yang saya tawarkan pada diskusi tersebut. Mereka menyambut baik. Dengan demikian, dari sisi aktivitas pewarta warga, mereka semakin mendapat tempat di media mainstream. Pemberian ruang ini dapat memotivasi semangat warga untuk terus melakukan kegiatan citizen journalism.

Hybrid journalism juga membantu media maintsream mengangkat isu-isu publik yang tidak terjangkau oleh wartawan mereka. Begitu banyak isu sosial yang terjadi, yang bagi media mainstream tidak menarik sebagai berita utama, tetapi mempunyai kekuatan cerita. Hybrid Journalism adalah jalan keluarnya. Dan dengan demikian, pewarta warga mendapat penghargaan atas kerjanya.

Diskusi tersebut masih akan berlanjut, dengan membahas secara teknis pelaksanaannya. Semoga bisa membuahkan hal yang dapat lebih menggairahkan aktivitas pewarta warga.

source: http://media.kompasiana.com/new-media/2012/02/29/hybrid-journalism-sebuah-penghargaan-bagi-jurnalisme-warga/

pb: mattula_ada@live.com

6 Februari 2012

Kriteria Pewarta Warga

by: Mung Pujanarko

Pewarta warga (citizen journalist) adalah orang yang beraktivitas melakukan kegiatan jurnalisme warga (citizen journalism). Dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, pewarta warga tetap sama menggunakan kaidah-kaidah ilmu jurnalstik, yakni : mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi berupa warta baik itu news, soft news, atau artikel (features), serta foto atau bentuk liputan audio visual (auvi).

Saudara pembaca, kini telah banyak bermunculan radio komunitas meski saat ini hanya diperbolehkan beroperasi pada tiga kanal. Menurut ketentuan Kepmenhub no 15 tahun 2002 dan no 15A tahun 2003 yakni di frekuensi FM 107,7 Mhz; 107,8 Mhz; 107,9 Mhz, dengan jangkauan yang terbatas yaitu power maskimal 50 watt dan jangkauan layanan maksimal 2,5 km.

Media cetak komunitas juga sempat berkembang dan kini cencederung mengempis. Jaman awal reformasi di berbagai daerah muncul media-media lokal, karena ibarat sumbat SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) telah dibuka, karena itu semua warga negara asalkan memiliki badan usaha boleh berusaha di bidang media massa (pers). Ini bagus, dan jangan sampai kita kembali pada era Harmoko lagi yang gelap dan suram bagi dunia pers karena banyak media dibredel, dan ditutup paksa orde baru.

Dalam kemunculan Citizen Jurnalisme ini, entah karena masih baru atau berkembang secara pesat, kini banyak pihak terutama yang merasa berkuasa atas peraturan kemudian mempertanyakan legitimasi citizen jurnalisme, pihak-pihak ini khawatir akan munculnya kekuatan baru (new emerging forces) berupa citizen journalism. Padahal tidak ada yang aneh tentang citizen journalism, karena sejatinya, Citizen Journalism (jurnalisme warga) adalah Hak Asasi Manusia paling hakiki yakni menyuarakan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Di negara yang masih berkembang ini kebiasaan menulis dan menata pikiran dalam tulisan masih belum sampai pada titik yang menggembirakan. Setiap tahun hanya 7.000 judul buku yang diterbitkan di Indonesia. Jumlah itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mampu menerbitkan 75.000 judul buku setiap tahun.

Jumlah orang yang suka menulis di beragam media termasuk internet di Indonesia juga diperkirakan hanya 3,4 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 yang diperkirakan mencapai sekitar 241 juta jiwa. Jumlah ini berdasar asumsi bahwa pertambahan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 juta orang.

Seorang penulis buku pernah berkata bahwa dia malah menduga bahwa jumlah pembaca buku aktif di Indonesia jika dihitung dari rekor penjualan buku terbanyak maka hanya didapat sekitar angka 200.000, (dua ratus ribu)  jiwa dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia saja. Bandingkan dengan jumlah penjualan album musik terbanyak sekitar 400 ribu keping yang memperoleh plakat platinum, juga bandingkan dengan penjualan unit RBT (ring back tone) terjual sebanyak 6,7 juta ring back tone untuk satu judul saja, pada satuprovider saja.

Inilah budaya Indonesia yang memang harus kita akui bahwa kita ini masih hidup dalam negara dunia ketiga, negara berkembang. Namun dengan adanya fenomena citizen journalism ini, pelan-pelan kita pasti menuju ke arah yang lebih baik dalam bidang tulis-menulis dan dalam bidang kebebasan informasi. Apalagi jika berbicara soal media on line, hasil riset, yang dirilis oleh oleh MarkPlus Insight, jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2011 lalu sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya 2010 di angka 42 juta.

Hanya saja harus diakui bahwa berkembangnya fenomena citizen jurnalism adalah berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan. Ini sebuah kepastian. Kegemaran siswa membaca dan menulis harus ditingkatkan meski upaya ini sulit karena mayoritas orang Indonesia dikenal kurang suka membaca apalagi menulis, lebih enak menonton.

Kemudian pelatihan menulis atau jurnalistik juga tetap harus digiatkan oleh siapa saja yang cinta dunia jurnalistik. Di sisi lain ada kecenderungan mengkhawatirkan bahwa siswa pelajar lebih suka menonton musik dan bergembaria ria hura-hura dari pada pada mempelajari sebuah ilmu ketrampilan seperti jurnalistik. Saya pernah mengadakan kursus jurnalistik untuk tingkat SMU dan mahasiswa, dan peminatnya tidak sebanyak ketika saya sebagai panitia bersama mahasiswa membuat event live music di kampus.

Untungnya media sosial bisa merupakan pintu untuk berkembangnya citizen jurnalism.

Lalu apa aja kriteria agar dapat menjadi pewarta warga ? kriterianya hanya satu, yakni : Mampu dan mau untuk melakukannya. Sayangnya masih ada orang yang mondar-mandir pakai kartu citizen journalist, tapi dia tak sanggup untuk menyusun informasi baik tulisan, audio maupun (apalagi) visual. Hanya suka mendapat predikat citizen journalist, mendapat kartu anggota yang bisa dibanggakan, tapi tak sanggup seculipun untuk melakukan kegiatan penulisan,  tak sanggup memotret, tak sanggup pula merekam video, apalagi melaporkan secara auditif. Aduh…mak, muncul keinginan agar membantu diberikannya pelatihan sederhana agar yang belum bisa, menjadi bisa melakukan ketrampilan, paling tidak kemampuan dasar menulis, untuk membuat berita sederhana/format berita pendek (spot news), memotret, merekam video dan berbicara layaknya seorang reporter radio. Karena itulah ketrampilan dasar jurnalistik bekal seorang jurnalis, dan bekal dasar seorang pewarta warga. Paling tidak pengertian skill dasarnya dapat.

Maka itu memang  saran saya PPWI nantinya harus selektif benar, pada pemberian predikat pewarta warga serta tanda identitas pewarta warga. Karena pewarta warga haruslah orang yang minimal memilki ketrampilan jurnalistik yang paling dasar seperti menulis pelaporan berita singkat/format berita pendek (spot news), sebelum bisa membuat format berita panjang seperti straight news, soft news, hard news, apalagi investigative news, kemudian berbagai jenis artikel dan feature. Yang paling simple dulu saja.

Barulah kemudian kalau mau, setidaknya mampu memotret (ketrampilan dasar fotografi, berupa pengertian aperture, shutter speed,lensa) dan membuat caption (teks foto), ini dulu yang dasar.  Sedangkan mengambil gambar melalui video dan merekam suara untuk disalurkan ke media radio adalah kemampuan yang lebih lanjut meskipun juga mendasar sifatnya. Pelan-pelanlah.

Tentu kita  malu sendiri bila kita yang pemegang tanda identitas pewarta warga, tapi menulis tak mampu, memotret peristiwa tak mampu, berbicara di saluran radio baik radio komunitas, radio amatir, dan segala macam saluran audio termasuk radio streaminginternet, juga tak mampu pula… aduh, kalau begini logikanya adakah kita layak  mengaku sebagai pewarta warga ?

Untuk me-mitigasi kekurangan ini ada baiknya pengurus PPWI berinisiatif memberikan pelatihan singkat, dan jika  calon pewarta warga tadi sudah lulus ketrampilan dasar (basic journalistic) maka PPWI berhak memberikan semacam sertifikat tanda ketrampilan dasar jurnalistik, seperti halnya  jika seorang telah lulus satu level kursus Bahasa Inggris, juga berhak memperoleh sertifikat tanda ketrampilan.

Jadi fungsi sertifikat adalah merupakan tanda bukti yang sah bahwa yang bersangkutan telah lulus pelatihan jurnalistik dasar (basis jurnalistik), dan berhak untuk mendapatkan identitas sebagai pewarta warga agar sedikitnya memiliki pemahaman tentang ilmu jurnalistik yang benar. Karena ilmu jurnalistik ini adalah bukan ilmu sembarangan yang bisa dipraktekan orang secara sembarangan tanpa memperoleh pelatihan. Logikanya, semua profesi apa saja, termasuk supir juga memperoleh pelatihan, belajar, dan ada kursus mengemudinya segala. Ini sebuah hal yang wajar, bahwa jika ingin bisa maka berlatih, jika tidak dapat berlatih sendiri maka minta diajari oleh orang lain, bila ingin diajari oleh lembaga dan memperoleh sertifikat tanda lulus belajar maka ikuti programnya. Hidup selalu penuh pilihan.

Dan pelatihan serta sertifikat ini pun tidak ada paksaan, karena sifatnya hanya membantu bagi calon pewarta yang memang benar buta ilmu jurnalistik.

Lain halnya jika ada pewarta warga yang sudah memiliki ketrampilan skill jurnalistik dasar, apalagi mahir, maka tinggal menunjukkan karya apa saja yang pernah dibuatnya, di media sosial-kah, foto di media online-kah, suka menulis di blog -kah, atau apa saja berupa karya warta yang pernah dibuatnya, maka sudah bisa mengaku dan diakui oleh PPWI sebagai pewarta  warga. Atau kalau sudah bisa menulis, tapi belum pernah berkarya, juga tak masalah, tidak ribet, dipersilahkan menulis di media situs PPWI, inipun kapan saja boleh. Itu saja, tidak ada yang repot dan merepotkan. Juga ini bukan guyonan atau bercandaan sifatnya, karena ketrampilan jurnalistik dasar adalah sesuatu yang serius, sama seriusnya dengan belajar ketrampilan menembak bagi seorang tentara.

Saya ingat ketika baru pertama kali menjadi wartawan, kami calon wartawan pada tahun 1990-an saat itu, mendapat pelatihan  jurnalistik dari perusaahaan pers tempat kami bekerja, pelatihan dasar berlangsung selama 6 bulan. Pelatihan dasar ini berlaku bagi semua calon wartawan yang berlatar belakang pendidikan apa saja, yang berlatar belakang pendidikan jurnalistik pun kembali memperoleh pendadaran jurnalistik yang diberikan secara disiplin ilmu jurnalstik.  Barulah kemudian yang telah  lulus dan mengerti dengan baik semua kaidah dan etika serta tata cara jurnalistik sebagai disiplin ilmu dasar, diterjunkan ke lapangan guna meliput berita. (*)

Oleh :Mung Pujanarko,  pernah bekerja sebagai wartawan di Surya (Gramedia Grup) Surabaya, kemudian pernah menjadi redaktur harian NU Duta Masyarakat, sewaktu pindah ke Bogor sempat sebagai Branch Manager Majalah AdInfo Bogor, berpengalaman sebagai  anggota tim penyusunan Pedoman Komunikasi Resiko untuk Pandemic Preparedness di Komnas FBPI (Flu Burung dan Pandemi Influenza), dan  kini menempuh thesis Ilmu Jurnalistik di IISIP Jakarta, serta aktif mengajar di Universitas Juanda Bogor, dan Universitas Jayabaya Jakarta.

source: http://pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta/mung-pujanarko/7448-kriteria-pewarta-warga.html

pb: mattula_ada@live.com

 

6 Februari 2012

Prinsip Citizen Journalism

by: Mung Pujanarko

Citizen Journalist atau Pewarta Warga adalah :” Warga Negara yang  melakukan kegiatan berkomunikasi secara verbal dan non verbal, secara tulisan, secara audio maupun secara visual guna menyalurkan aspirasinya, baik berupa berita (news). feature (artikel minat insani), foto, dan video yang berdasarkan fakta yang ada dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta bentuk opini  warga  yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang ditampung  dan disalurkan  melalui media massa baik cetak dan elektronik.

Karena kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka semua warga negara tanpa ada diskriminasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dapat  bebas tanpa rasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya..

Karena Citizen Journalism adalah sebuah konsep pemikiran ilmu, dengan etimologis kata berakhiran ‘isme’ atau ‘ism’ yang berarti merupakan sebuah cabang pemikiran atau aliran intelektual. Tentu saja warga yang berkiprah dalam Citizen Journalism (Jurnalisme Warga) haruslah terlebih dahulu memahami dengan baik dan benar konsep Citizen Journalism. Citizen Journalism merupakan bentuk ‘way’ bahkan ‘ high way’ atau jalan besar -yang seharusnya bebas hambatan- agar rakyat dapat menyalurkan semua bentuk komunikasi, baik lisan dan tulisan pada media massa baik, cetak dan elektronik agar tercapai Indonesia yang Demokratis. Intinya Citizen Journalism juga perlu ilmu jurnalistik, baik teori dan praktek.

Sedangkan landasan Demokrasi mutlak  bagi syarat tumbuh dan berkembangnya Citizen Journalism (Jurnalisme Warga). Demokrasi sendiri dipahami sebagai  konsep hidup bangsa yang sadar bahwa aspirasi warga haruslah mendapat perhatian karena ada pepatah Vox Populi, Vox Dei  artinya suara publik adalah suara Tuhan (pengertian Demokrasi: Wikipedia:2010). Contohnya; apabila publik menuntut keadilan, maka Tuhan Yang Maha Esa telah terlebih dahulu berkehendak keadilan Universal di Alam Semesta ini. Jika publik mengecam korupsi, maka Tuhan telah terlebih dahulu melarang manusia untuk korupsi dan mencuri. Jadi suara rakyat banyak akan sebuah nilai-nilai yang mulia (divine virtue) yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap prinsip citizen jurnalisme ini mengandung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Sila 1 Pancasila.

Adalah perlu dipahami, bahwa pengertian suara publik di sini benar-benar murni merupakan suara hati nurani publik, bukanlah rekayasa dan diatur oleh kehendak ambisi pribadi-pribadi yang mampu menggerakkan massa. Kalau sudah terjadi rekayasa, maka istilah Vox Populi Vox Dei menjadi buram dan  mudah diplesetkan. Contohnya jika penguasa yang memiliki ambisi pribadi menggerakkan massa rakyatnya agar bersuara, maka hal itu bukanlah kehendak masyarakat secara natural. Namun jika masyarakat menginginkan sesuatu yang bersifat natural serupa keadilan dan kemakmuran, maka jelas hal tersebut datang secara natural dari hati nurani masyarakat.

Bila dijabarkan lebih lanjut Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pun bisa terwujud apabila masyarakat bebas bersuara. Apalagi Persatuan Indonesia, bisa utuh dan langgeng apabila aspirasi rakyat dapat tersalur dengan baik. Begitu pula Kerakyatan yang Dipimpn oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawaratan Perwakilan inipun menyiratkan adanya kebebasan rakyat yang bersuara lewat parlemen. Terakhir Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini berarti semua warga negara berhak untuk menyuarakan aspirasinya tanpa ada diskriminasi apapun juga.

Maka konsekuansi logis dari demokrasi adalah :
1. Munculnya fenomena citizen journalism
2. Munculnya kesadaran masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya melalui berbagai media, baik lisan maupun tulisan apakah itu bersifat opini, berita dan feature (artikel). Juga audio visual
3. Munculnya banyak situs berita dot com di internet yang kini siap menampung semua aspirasi warga dari  kegiatan citizen journalism.
4. Munculnya kebiasaan menulis berita oleh warga dalam blog, dan situs jejaring social.

Eksistensi situs berita di internet juga diharapkan mengakomodasi  tulisan pewarta warga.  Terjadi  hubungan antara  aktivitas pewarta warga   (kegiatan citizen journalism) dengan eksistensi  situs berita dot com di internet, karena  dalam dinamika sosial di masyarakat  terjadi  minat untuk membuat tulisan yang bersifat informatif dan berguna bagi orang lain untuk diunggah melalui aneka situs  berita internet. Kecenderungan untuk mewartakan sesuatu yang dirasakannya secara batiniah (curhat), dirasakan oleh panca inderanya  kepada manusia lain ini sudah ada sejak manusia pertama ada di muka Bumi.

Sebenarnya kebebasan mengeluarkan pendapat ini tidak perlu dikhawatirkan akan terpasung dengan adanya UU ITE. Karena jika yang kita suarakan benar, apalagi dialami sendiri, maka masyarakat luas juga akan terbantu oleh informasi yang diberikan oleh pewarta warga (citizen journalist). (*)

Mung Pujanarko, pembelajar ilmu Jurnalistik.

source: http://pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta/mung-pujanarko/7411-prinsip-citizen-journalism.html

pb: mattula_ada@live.com