Archive for ‘Polhukam’

7 Agustus 2012

Kontroversi SBY atas Muslim Rohingya

by: Indra Sastrawat

Di kediaman pribadinya di Cikeas, berpakaian serba putih Presiden SBY membuat pernyataan kontroversial tentang konflik di Arakan, Myanmar. Saya menangkap ada tiga poin kontroversi atas pernyataan presiden di negri pemeluk Islam terbesar di dunia. Yang pertama SBY menganggap di Rakhine tidak ada indikasi Genosida terhadap Muslim Rohingya, kedua SBY beralasan kalau konflik di Rakhine adalah konflik komunal antara etnis Rohingya dan Rakhine, ketiga dan yang ini paling fatal menganggap , SBY berpendapatk kalau etnis Rohingya merupakan pendatang dari Bangladesh.

Saya kurang paham dari mana SBY mendapat bisikan sesat hingga mengeluarkan pernyataan sesat pula. Besar kemungkinan informasi didapat dari KBRI Indonesia di Maynmar dan dari Kemenlu RI. Saya ingin menanggapi pernyataan SBY diatas.

Genosida di Rakhine

Mengatakan di Rakhine tidak ada Genoisida adalah sebuah kesalahan besar. Sudah banyak korban tewas dari muslim Rohingya. Saya belum tahu pasti berapa korban mati sehingga bisa dikatakan itu sebuah genosida. Sejak negera Burma terbentuk, etnis Rohingya sudah mendapatkan perlakuan keji dari rezim militer. Puncaknya pada tahun 1982 melalui operasi teratai, rezim Burma membantai banyak etnis Rohingya muslim. Memang benar di Burma bukan hanya etnis Rohingya yang diperangi oleh Burma tapi etnis lain semisal Keren dan Shan. Tapi kedua etnis itu punya pasukan militer untuk melawan sedangkan Rohingya tidak.

134420995129310264

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Sangat jelas kalau pemerintah Burma ingin menghilangkan satu etnis bernama Rohingyua dari negeri mereka. Rezim Militer Burma merupakan rezim paling aperteid di dunia. Di Afrika selatan yang pernah digocang isu aperteid, orang-orang kulit hitamnya masih bisa bernafas walau diangap warga kelas dua, sedangkan di Myanmar orang-orang Rohingya sama sekali dianggap bukan warga negara.

Konflik komunal

Negeri pagoda bernama Burma di huni paling sedikit 135 suku/etnis, dimana etnis Burma merupakan mayoritas sekitar 65%. sisanya 35% merupakan etnis lain. Selama ini pertikaian yang terjadi di Burma adalah konflik vertikal antara pemerintah yang berasal dari Burma dengan etnis lain seperti etnis Karen yang beragama Budha-Kristen di sebelah utara perbatasan dengan China dan Etnis Shan di Timur perbatasan dengan Thailand.

Seteleah rezim Burma jenuh dengan cara mereka, akhirnya mereka menemukan cara lain untuk mengusir etbis Rohingya dari negeri Arakan. Caranya dengan merancang konflik horizontal dengan etnis Rakhine yang merupakan etnis mayoritas di Arakan. Perbandinganya sekitar 60:40. Parahnya semua etnis di Negeri Burma sama-sama memusuhi oranmg-orang Rohingya karena mereka beda secara fisik.

Mungkin juga ada latar belakang dendam sejarah. Dahulunya pada masa kolonial Inggris orang-orang Rohingya mendapatkan kebebasan dari Inggris, bahkan banyak orang Rohingya yang mejadi pasukan Inggris. Dikota-kota besar seperti Yangoon dan Mandalay banyak orang Rohingya yang dahulunya dibawa oleh penjajah Inggris. Bila melihat video kesaksian di Youtube sangat jelas kalau tentara Burma berada dibelakang orang Rakhine, mereka membiarkan terjadinya pembantaian/konflik komunal.

Imigran dari Bangladesh

Menyebut orang Musim Arakan atau Rohingya adalah pendatang dari Bangladesh adalah kemunafikan sejarah. Pemerintah Bnagladesh sendiri tidak mengakui etnis Rohingya bagian dari mereka walau secara fisik mereka sama. Dari segi bahasa orang Rohingya berbahasa Chittagong, bahasa minoritas di Bangladesh. Arakan merupakan negeri asal leluhur Rohingya. Dahulunya di Arakan berdiri sebuah kerajaan Arakan. Belakangan hari para pendatang dari Tibet datang memenuhi negeri Arakan, mereka inilah yang sekarang disebut dengan nama Rakhine. Walau mayoritas Budha ada sebagian kecil orang Rakhine yang muslim, di Burma sendiri etnis muslim bukan hanya Rohingya.

Seperti pada kerajaan dahulu, yang namanya peperangan silih berganti terjadi. Etnis Burma yang menguasai sebagian besar delta sungai Irawadi melakukan ekspansi hingga ke negeri Arakan yang dipimpin raja etnis Rohingya.menang kalah silih berganti terjadi antara etnis Burma sang penjajah dengan etnis Rohingya. Sebelum Inggris datang Rohingya dikuasai oleh Burma. Karena kerajaan Burma serakah ingin menguasai Chittagong yang waktu itu dibawah Mandat Inggris maka terjadilah pertempuran antara Inggris melawan Burma.

Kalah segalanya Burma akhirnya dikuasai oleh Inggris termasuk negeri Arakan tempat tinggal kaum Rohingya. Setelah merdeka semua wilayah bekas jajahan Inggris masuk menjadi teritorial negara Burma termasuk Arakan. Mungkin ada kesamaan dengan Kerajaan di Indonesia dulu yang mana semua bekas jajahan Belanda menjadi wilayah Republik Indonesia, sehingga orang Aceh dan Papua pernah berontak.

Sebaiknya SBY sebelum membuat pernyataan melakukan cross chek berita. Dari pada membuat pernyataan yang simpang siur dan membangkitkan kemarahan umat islam lebih baik SBY mencontoh bapak Jusuf Kalla yang bersama LSM di Malaysia bersama-sama mencari solusi muslim Rohingya. Sebagai negara muslim terbesar di dunia sebaiknya SBY gencar melakukan diplomasi politik menekan pemerintah Myanmar.

wb: indrasastrawat@yahoo.co.id

Iklan
17 Juni 2012

Jenderal, Laut Kita Bukan Jumbleng Kapal Asing!

Apa sebenarnya urusan tiga kapal perang jenis destroyer Amerika: US Coast Guard Cutter Waesche, US Navy USS Vandegrift FFG-48, dan USS GPN LSD 42 merapat di Pelabuhan Tanjung Perak pada akhir Mei s/d awal Juni lalu?

Dua kapal perang milik Amerika Serikat, USS Vandergrift (kanan) dan USGC Waesche (kiri) ketika bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Surabaya, Selasa (29/5).

Berita-berita nasional bilang, mereka akan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya adalah latihan perang dengan TNI Angkatan Laut yang akan digelar di Pantai Banongan, Kabupaten Situbondo dengan tajuk ‘Cooperation of Afloat Readiness and Training‘ (CARAT),  hingga membawa pesan hangat ‘persahabatan’ dan kemesraan seorang ‘mitra alami’ dan  bakti sosial di Madura selama tiga hari pada 5-7 Juni 2012. Namun, keberadaan katinting-katinting raksasa di pelabuhan umum Tanjung Perak tersebut ditentang para pengusaha. Karena dianggap merugikan.

Namun, Gubernur Jatim Soekarwo pernah mengatakan bahwa bersandarnya kapal perang AS di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak menjadi soal. Dia bahkan meminta kepada para pengusaha yang menolak mau bernegosiasi. “Kalau bisa dirundingkan dulu, daripada berteriak-teriak menolak. Sebab, kalau bersikeras menolak itu tidak bisa, soalnya Tanjung Perak bukan hanya untuk kapal niaga, tetapi juga bisa untuk angkatan perang,” katanya, lapor Vivanews, Minggu, 27 Mei 2012.

Tapi, jangankan para pengusaha, para jenderal pun “mungkin” tak akan bisa menolak keberadaan-keberadaan kapal-kapal perang AS ini.  Sebab cerita itu bermula dari sini.

Pada 7 November 2007, dua tahun menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Slamet Soebijantomendadak kehilangan jabatannya. Mabes TNI kala itu bilang pencopotan disebabkan Soebijanto ‘memasuki masa pensiun’. Aneh bin ajaib. Masa pensiun Soebijanto baru bakal dua tahun lagi. Usianya masih 56 tahun kala itu. Toh, penggantinya justru lebih tua. Laksamana Madya Sumardjono kelahiran 21 Juni 1951, alias 15 hari lebih tua dari Slamet yang kelahiran 4 Juni 1951.

Dan, ini yang belum pernah dilaporkan media nasional di hari-hari itu: Dua hari lepas Soebijanto kehilangan jabatannya, pada 9 November, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengawatkan sebuahtelegram bermarka CONFIDENTIAL ke Washington. Isinya mengisyaratkan kalau Amerika patut berbesar hati dengan terpentalnya Soebijanto. Kata telegram:  “Perubahan ini bisa membuka peluang perbaikan hubungan kerjasama Amerika dengan TNI AL. Berkebalikan dengan TNI AU dan TNI AD, Soebijanto bersikap dingin dalam membangun hubungan Amerika Serikat, tak begitu tertarik membeli piranti perang dari Amerika dan rese dalam beberapa aspek penting yang diusulkan Amerika dalam skema bantuan Section 1206 dari NDAA untuk tahun anggaran 2007 dan 2008, termasuk pemasangan radar di pesisir. Dia juga menyatakan cemas pada Amerika sebagai suplier senjata, berkeras bahwa Amerika ‘bukan mitra yang handal”, sebab aneka kesulitan TNI AL dalam mendapatkan sparepart dari Amerika. … Pendepakan Soebijanto bisa menciptakan peluang tak terduga guna mengembalikan rencana bantuan ini ke rencana semula dan juga maju di bidang lainnya.”

Gulungan kawat emas diplomatik Amerika Serikat yang bocor tanpa sensor di WikiLeaks (www.cablegatesearch.net) menunjukkan Soebijantoadalah batu karang terakhir yang mengganjal rencana besar Amerika mengukuhkan cengkraman pengaruh dan bisnis militer dengan TNI, lepas menjatuhkan sanksi embargo selama satu dekade lebih hingga 2005.

Sebuah telegram tertanda 14 Juni 2007, merekam pertemuan antara seorang utusan Menteri Luar Negeri Amerika dengan sejumlah pejabat keamanan negara di Jakarta, termasuk Soebijanto. Salah satu yang menjadi bahasan sang utusan kala itu adalah soal Status of Forces Agreement (SOFA), perjanjian penempatan pasukan Amerika di Indonesia. Telegram bilang Soebijanto cemas dengan ide itu, utamanya karena berpotensi merusak kedaulatan negara. (Kejelasan soal jadi tidaknya pernajian ini belum pernah dipublikasikan hingga kini). Telegram jugabilang kalau Soebijanto mengungkap ketaknyamanan pada desakan Amerika agar Indonesia ikut meratifikasiProliferation Security Initiative (PSI), traktak yang memungkinan Amerika mencegah kapal asing manapun yang mereka anggap berbahaya di wilayah laut Indonesia.

Laksamana Soebijanto bilang Indonesia tak ingin negara asing mencegat kapal-kapal di perairan Indonesia,” kata telegram. “Kendati, dia tak keberatan dengan gagasan pertukaran informasi dan bilang kalau TNI AL siap menangkap penyelundup jika Amerika bersedia membagi informasi.

Empat bulan kemudian, persoalan baru mencuat antara Amerika dan Soebijanto. Dalam sebuah telegram tertanggal 12 Oktober, Amerika menyebutkan kalau diplomat mereka mendapat bocoran dari Hashim Jalal, bekas diplomat, ahli hukum laut yang sekaligus penasihat Soebijanto. Jalal, ayah Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dino Pati Jalal, intinya membisikkan penolakan Soebijanto pada rencana penempatan delapan radar Amerika di pesisir Sulawesi. Ada empat alasan utamanya, katanya: (1)daya jangkau radar darat itu terbilang pendek, hanya 25 nautical miles; (2) total radar yang akan dihibahkan hanya delapan unit dan ini tak kuasa memonitor 400 mil laut pesisir pantau Sulawesi; (3) kemungkinan Amerika menggunakan radar itu untuk memata-matai Indonesia; (4) Amerika bukan mitra yang handal mengingat adanya pembatasan Kongres AS atas bantuan militer ke Indonesia. Soal yang terakhir, Soebijanto pernah mengungkap langsung alasan detilnya ke seorang atase militer Amerika di Jakarta. Dia bilang, akibat embargo Amerika, TNI AL kesulitan mencari sparepart kapal selam yang dibeli dari Jerman serta kapal kelas Corvette dari Belanda. Kedua kapal itu menggunakan sistem navigasi Amerika Serikat.

Dalam telegram yang sama, Kedutaan Amerika mengambarkan TNI AL sebagai cabang kemiliteran di Indonesi ayang paling sulit dijamah dan diajak berkoordinasi karena besarnya kecurigaan pada pihak Barat, utamanya Amerika Serikat, ketimbang sikap kebanyakan perwira Angkatan Udara. Masih di telegram yang sama, Kedutaan Amerika meminta U.S. Chief of Naval Operations, Laksamana Roughead, untuk ‘membriefing’Soebijantodi sela-sela International Sea Power Symposium pada 15-19 Oktober di Newport, Rhode Island.

Pada 25 Oktober, setelah Soebijanto kembali dari Amerika, sebuah telegram kembali terkirim. Kali ini, isinya menyebutkan adanya ‘ganjalan’ di kalangan perwira militer TNI atas rencana transaksi besar alat-alat Amerika, termasuk penjualan pesawat jet F-16 ke TNI AU. Nama Soebijanto, juga Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono serta sejumlah anggota dewan, disebutkan sebagai hambatan dalam sukesnya transaksi. Telegram menggambarkan mereka masih mengidap skeptisisme pada kehandalan Amerika serta menyimpan keresahan yang mendalam atas sanksi embargo di era sebelumnya. Di bagian lain, telegram menyebutkan hambatan utama pemasangan radar di Selat Makassar adalah “kecurigaan pribadi Soebijanto atau versi lembaga dari kecurigaan pada rencana itu”.

Pada 21 April 2009, dua tahun lepas Slamet terpental dari Angkatan Laut, Kedutaan Amerika di Jakarta mengirim telegram suka cita yang lain. “Dalam dua tahunterakhir, kepemimpinan TNI AL jauh lebih terbuka. Mereka lebih mau mendengar dan mendiskusikan persoalan-persoalan kompleks. Perubahan kunci terjadi pada November 2007 dengan terpentalnya Laksamana Slamet Soebijanto yang pemberang dan nasionalistik dari jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Laksamana Madya Sumardjono, yang menggantikannya hanya untuk setengah tahun berikutnya, memberi lampu hijau untuk pemasangan jejaringan radar dalam skema bantuan Section 1206 … Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, yang menggantikannya pada Juli 2008, telah mengizinkan program itu berlanjut dan mengalokasikan anggaran dan personen untuk menjaga dan mengopreasikan stasioun radar begitu terpasang.”

source: http://islamtimes.orghttp://nasional.vivanews.comhttp://www.antaranews.comhttp://www.republika.co.id.  

pb: mattula_ada@live.com

26 Mei 2012

SBY Antek Yahudi-AS?

by: Mattula’ada

Itulah judul buku karya Dr. Eggi Sudjana, SH, MSi; mantan aktivis HMI yang saat ini memiliki kantor Law Firm sendiri bernama “Eggi Sudjana & Partners” sejak Maret 2004.

Eggi Sudjana

Buku yang terbilang sangat berani ini, mengkritik berbagai kebijakan SBY yang pro asing, utamanya kalau itu juga menyangkut kepentingan Yahudi-AS. Sebagai contoh, lahirnya UU Migas yang jelas-jelas menguntungkan asing dan merugikan negara. Dalam salah satu artikel berjudul “Selamatkan Sektor Migas Indonesia” yang terdapat di http://www.theglobalreview.com dikemukakan: “Terbukti bahwa dalam penyusunan UU Minyak dan Gas Bumi yang kemudian kita kenal sebagai UU No. 22/2001, ternyata AS melalui USAID, telah mengalirkan dana sebesar Rp 200 miliar atau US$ 21,1 juta. Sungguh suatu skandal berskala nasional, apalagi jika kelak terbukti melibatkan sejumlah anggota DPR.”

Selain itu, penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) Blok Cepu (15-3-2006) yang menetapkan Exxon Mobil pada posisi puncak dalam organisasi pengelola Blok Cepu setelah sebelumnya juga dilakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 17-9-2005 (KKS memperpanjang keikutsertaan ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu hingga 2035) menunjukkan betapa kuatnya pengaruh AS dengan paham neoliberalisme dan kapitalisme mereka dalam percaturan ekonomi Indonesia. Padahal, sebagaimana dikemukakan Marwan Batubara dalam pengantar bukunya Tragedi dan Ironi Blok Cepu, sangat sulit untuk diterima ketika Indonesia didera krisis energi, terutama BBM (yang dijadikan alasan pemerintah menaikkan harga BBM), kita justru membagi cadangan minyak dan gas alam yang amat besar kepada pihak asing (sebagai catatan, konsumsi minyak Indonesia sekitar 1,3 juta barel per hari). Padahal, Blok Cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel dan gas alam 14 triliun kaki kubik bisa dikelola sendiri oleh Pertamina.

Disamping itu, Freeport diperpanjang masa kontraknya selama 95 tahun ke depan di masa Presiden SBY yang mana hal ini dapat diduga sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah SBY kepada AS untuk didukung penuh menjadi Presiden RI, atau bertujuan agar tidak diganggu oleh jaringan Yahudi-AS selama SBY menjabat Presiden dan tetap langgeng menjadi antek AS?.

Masalah lainnya adalah bailout Rp 6,7 triliun Bank Century. Aneh, mengapa Presiden SBY mengeluarkan Perpu No. 4 tahun 2008 tentang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) yang dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 29, memberikan hak perlindungan hukum penuh atau menjadikan Gubernur BI (saat itu dijabat Boediono) dan Menteri Keuangan (saat itu dijabat Sri Mulyani) kebal hukum, sehingga mereka dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dihukum/dipidanakan. Hal ini sungguh aneh dan sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bahkan, keputusan politik DPR yang menyatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani bersalah, ditanggapi “dingin” oleh SBY, tidak ada keinginan untuk memberhentikan keduanya meskipun dukungan data-data faktual dari hasil audit kertas kerja pemeriksaan keuangan dari BPK dan hasil analisis berupa kertas kerja dari PPATK mengungkapkan adanya masalah (pelanggaran) dalam pengucuran dana bailout Rp 6,7 T Bank Century. Ironisnya lagi, alih-alih dituntut untuk memberhentikan keduanya, SBY malah memberikan restu kepada Sri Mulyani yang mendapatkan tawaran sebagai direksi dari Bank Dunia. Tentunya jabatan tsb akan menjadikan Sri Mulyani sebagai TKW Indonesia termahal dalam sejarah Indonesia.

Kebijakan bailout Bank Century tidaklah tepat jika yang dijadikan alasan adalah untuk mencegah perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global yang berpusat di AS. Oleh sebab itu, bailout tsb jelas-jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan pemborosan terhadap uang negara/rakyat. Benar ucapan Jusuf Kalla ketika itu dengan menyatakan bahwa hal itu sesungguhnya adalah bentuk perampokan terhadap uang negara. Namun sayangnya, statement perampokan dari JK tidak ditindaklanjuti oleh DPR RI untuk membongkar kasus tsb sampai ditemukan aktor intelektualnya. Seharusnya DPR RI mengajukan kasus itu ke MK untuk mengimpeach Presiden SBY karena ia telah melanggar UUD’45 (lihat perubahan ke-4 UUD’45 Pasal 7B ayat 1).

Pelanggaran yang dimaksud bisa dikaitkan dengan tindakan SBY yang mengeluarkan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK sehingga membawa kerugian negara. Disisi lain, mestinya KPK segera mengusutnya lebih jauh dan tegas untuk membongkar sampai terlihat aktor intelektualnya, atau dengan kata lain memeriksa SBY sebagai Presiden yang mengetahui persis pengeluaran uang negara sampai 6,7 T lewat kebijakan Menkeu. Bagaimana mungkin Presiden tidak tahu Menkeu mengambil kebijakan? Bukankah Menkeu bertanggung jawab terhadap Presiden? Untuk itulah, sangat logis dan patut Presiden diperiksa untuk dimintai pertanggung jawabannya, baik melalui impeachment oleh DPR sesuai Pasal 7b ayat (1) UUD 1945 ataupun oleh KPK.

SBY

Selain masalah Freeport dan Bank Century yang tidak tuntas, belakangan banyak sumber daya alam Indonesia yang diobral murah kepada pihak asing yang merupakan networking dari Pemerintah AS. Isu terakhir misalnya perihal penjualan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT. Krakatau Steel (KS) dengan harga yang terlalu murah. Perusahaan milik negara di bidang industri baja ini menawarkan sahamnya ke publik sebesar Rp 850 per saham, dari kisaran harga yang ditetapkan sebesar Rp 800 – Rp 1050 per lembar. Harga penawaran umum perdana KS ditengarai bisa mencapai Rp 1150 per saham.

Murahnya harga saham BUMN tsb disebut-disebut terkait dengan tuntutan dan permintaan kalangan investor asing. Padahal, seharusnya KS diperkuat untuk kepentingan nasional. Lebih dari itu, jalan KS ke lantai bursa juga diselimuti isu-isu terkait pesanan saham para pejabat dan politisi. Bahkan, Amien Rais sampai menuding harga saham KS bisa menjadi skandal yang lebih besar dibanding skandal Bank Century, karena menjual aset negara dengan harga murah.

Hampir seluruh sumber daya alam milik bangsa/rakyat Indonesia sudah tergadaikan. Dengan demikian, terjadilah kemiskinan struktural sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah SBY yang bercirikan neoliberalisme dan kapitalisme serakah. Semua itu tentulah dibawah kendali AS melalui paham kesepakatan Washington (Washington Consensus).

Tidak hanya itu, proyek Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2) disinyalir menjadi sarang agen-agen intelijen asing. Adalah Siti Fadilah Supari, Menkes RI ketika itu, sukses membongkar rahasia NAMRU-2 di Indonesia. Rupanya NAMRU-2 merupakan bagian dari setting konspirasi internasional guna menguasai virus dan kesehatan penduduk dunia dengan melibatkan WHO.

Siti Fadilah Supari

Yang menarik, salah seorang peneliti utama di Balitbang Depkes RI bernama Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih diduga terlibat dalam jaringan konspirasi AS tsb. Endang pernah membawa virus H5N1 (flu burung) ke Hanoi, Vietnam, tanpa seizin Menkes. Alhasil, doktor lulusan Harvard School of Public Health, Boston, AS tsb diturunkan dari peneliti utama ke peneliti biasa oleh Menkes Siti Fadilah Supari. Tidak hanya itu, Fadilah Supari juga menghentikan kerjasama dengan NAMRU-2 pada 16-10-2009.

Lucunya, pada Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014, SBY justru mengangkat Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes yang menggantikan Siti Fadilah Supari. Hal ini membuktikan sekali lagi betapa terangnya keberpihakan SBY kepada Yahudi AS. Atau hal ini menjadi indikasi nyata bahwa SBY memang bagian dari jaringan Yahudi AS itu.

Menurut Eggi Sudjana, semua kebijakan SBY yang pro Yahudi-AS sulit untuk dibantah jika kita pernah menyimak apa yang pernah dikatakan SBY sbb: “I love the United State, with all its faults. I consider it my second country.”, yang bila diterjemahkan artinya: “Saya mencintai AS dengan segala kesalahannya. Saya anggap AS adalah negeri kedua saya.” Ucapan demikian disampaikan SBY ketika ia menjadi Menko Polkam pada era Presiden Megawati. Ucapan ini boleh jadi waktu itu untuk memperoleh credit point dari AS agar kelak jadi Presiden RI. Karena pada waktu itu ada suasana untuk pergantian kepemimpinan/Presiden RI.

Oleh karenanya, dengan strategi demikian SBY ternyata berhasil menjadi Presiden RI yang tentunya dapat dukungan penuh dari AS, dan partai SBY pun dinamakan Partai Demokrat yang namanya sama dengan Partai Demokrat di AS.

Nampak pada gambar kiri bawah, 3 penyanyi papan atas AS; Jay-Z, Kenya West, dan Rihanna membentuk kedua tangannya dengan gambar Piramida yang merupakan simbol kelompok pemuja setan (Freemason/Illuminati) [lihat gambar kiri atas] yang juga merupakan simbol bintang Zionis-Yahudi (lambang negara Israel) [lihat gambar kanan atas]; yang mana hal yang sama dilakukan SBY pada gambar kanan bawah. Mungkinkah lambang Partai Demokrat memiliki keterkaitan dengan lambang bintang Zionis-Yahudi?

Sebelum Obama menjadi Presiden AS, ia menyatakan di depan konfrensi lobi Yahudi AIPAC, Yerusalem sebagai ibukota Israel Raya untuk selamanya (“Undivided Jerusalem, the Capital of Israel for all Eternity). Bahkan Obama mengatakan bahwa “Yerusalem tidak boleh terpisah, dia harus menjadi ibukota Israel”. Dia mengatakan pula jika menjadi Presiden, AS akan bahu membahu dengan Israel. Para anggota AIPAC melakukan applaus setelah mendengar 15 menit orasi Obama, yang mana hal ini dapat diduga untuk menarik dukungan kaum Yahudi, sehingga bila dihubungkan dengan pernyataan SBY, logikanya SBY meminta restu dukungan Pemerintah AS, sedangkan Obama minta dukungan lobi Yahudi yang pusatnya di Israel, atau dengan kata lain, bahwa AS adalah Israel besar dan Israel adalah AS kecil.

Obama & SBY

Bagi Eggi Sudjana, ucapan SBY ini sebagai wujud bahwa ia memperhambakan dirinya kepada dan untuk kepentingan AS dan sekutunya di Indonesia. Kepentingan mereka diatas kepentingan bangsa Indonesia. Sejak Soeharto lengser, tidak ada calon Presiden lain yang memberikan pernyataan demikian, kecuali SBY. Pernyataan SBY ini pun harus dipertanyakan arti dan maksudnya apa? Sebagai catatan, tentunya kita juga mafhum kalau kekuatan lobi Yahudi mempunyai pengaruh besar untuk mempengaruhi berbagai kebijakan setiap rezim AS, dan kita juga tahu kalau Yahudi selalu memegang prinsip sebagai bangsa yang chauvinis, sehingga memandang rendah dan hina bangsa lain.

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang disebutkan Eggi Sudjana dalam buku “SBY Antek Yahudi-AS?”. Selain itu, sang pendengung Revolusi tsb, dalam bukunya juga banyak membahas tentang sepak terjang Yahudi dalam menghancurkan dunia, utamanya Indonesia yang dimulai dari menjatuhkan Soekarno lewat PKI sampai akhirnya menjajah Indonesia lewat perusahan-perusahaannya yang berhasil mengeruk amat sangat banyak sumber daya alam kita.

Maka dari itu, melihat isinya yang sangat berbobot penuh pengetahuan, maka menurut saya buku ini termasuk kategori “WAJIB UNTUK DIBACA!!!”.

Inilah buku “SBY Antek Yahudi-AS” karya Eggi Sudjana

Sumber: Eggi Sudjana, SBY Antek Yahudi-AS? Suatu Kondisional Menuju Revolusi, Ummacom Press, Tangerang, 2011.

wb: mattula_ada@live.com

26 Mei 2012

MK Menilai Grasi Corby Tak Sejalan Konstitusi RI

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi grasi 5 tahun untuk Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun kasus narkoba asal Australia, terus menuai protes. Kali ini datang dari Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua MK Mahfud Md, grasi 5 tahun Corby tidak sesuai dengan konstitusi RI. Sudah disepakati bersama bahwa narkoba merupakan salah satu kejahatan besar.

SBY

Kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/5), Mahfud mengatakan, Presiden SBY perlu menjelaskan pertimbangan ia memberi pengurangan masa hukuman lima tahun penjara pada terpidana narkotika asal Australia itu. Mahfud menilai penjelasan SBY penting untuk menjawab tudingan adanya kepentingan politik di balik pemberian grasi untuk Si Ratu Mariyuana dari Negeri Kanguru.

Mahfud MD

Grasi Corby tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 G tahun 2012 yang ditetapkan pada 15 Mei silam. Dengan adanya grasi itu, Corby yang divonis 20 tahun penjara sejak tahun 2004, bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012 nanti. Namun, menurut Mahfud, bisa jadi grasi Corby gugur seandainya gugatan Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Schapelle Corby

Sementara itu, pihak Istana bersikeras bahwa grasi 5 tahun untuk Corby sudah melalui mekanisme yang benar. Melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Istana menegaskan tidak ada tekanan dari pihak asing atas pemberian grasi Corby. Julian menambahkan Presiden SBY juga telah meminta rekomendasi dari Mahkamah Agung mengenai keputusannya tersebut.

Julian Pasha

source: metrotvnews.com

pb: mattula_ada@live.com