Archive for ‘Kemasyarakatan’

23 Mei 2012

Mengintip Kelahiran PNPM Pusaka: The Next Generation of PNPM Mandiri

by: Gilang Prayoga

Pelaksanaan PNPM Mandiri selama sejak tahun 2007, di nilai cukup positif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, PNPM mampu memberikan ruang pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang demokratis. PNPM sendiri di rencanakan akan selesai pada tahun 2014. PNPM Sendiri seperti yang kita terdiri dari berbagai macam program seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perkotaan / Program Pegembangan Kecamatan Perkotaan (P2KP), PNPM Generasi, PNPM Paska Bencana, PNPM Paska Krisis, PNPM Integrasi, PNPM PISEW, PNPM Pariwisata dan lain sebagainya.

Timbul pertannyaan dari kita, lantas akan ada program apa sebagai pengembang dan penerus dari PNPM? Pihak depdagri menyatakan bahwa akan ada kelanjutan dari program PNPM yang system dan mekanismenya tidak terlampau jauh berbeda dengan PNPM. Meski belum di putuskan apakah masih menggunakan nama PNPM kembali ataukah ganti baju dengan nama yang lain.

Jawaban atas pertanyaan itu sedikit terungkap, saat saya membaca status Facebook dari Deputi Kemenkokesra, Sujana Royat yang menyatakan bahwa akan lahir generasi baru dari PNPM yaitu PNPM Pusaka.

Menurut beliau, PNPM Pusaka diharapkan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat peminat kebudayaan lokal untuk mencintai dan melestarikan budaya, adat istiadat, kuliner, seni dan tata krama budaya lokal dan menerapkan dalam kehidupannya menjadi lebih berbudaya (culturally vibrant), dan akhirnya bila ini bisa dilakukan di semua tempat maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat kembali, bukan pengejar materi dan kekuasan dan sering di adu domba dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan.

PNPM Pusaka rencananya akan di luncurkan serempak di berbagai kota bulan Agustus setelah Hari Peringatan Proklamasi Kemerdakaan Indonesia untuk menjadi gerakan nasional untuk mencintai budaya lokal. Aspek yang di sentuh dalam PNPM Pusaka adalah dimensi ketiga dari kemiskinan yaitu kemiskinan budaya, akhlak dan tata krama. Setelah sebelumnya dimensi kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu, yang telah di sentuh melalui PNPM Mandiri.

Mungkin akan saya kutip status Facebook Sujana Royat yang di tulis pada awal bulan Mei 2012.

Setelah bangsa ini terpecah belah oleh partai politik, pemekaran wilayah dan radikalisme di bidang agama dan etnis. Maka sudah waktunya bangsa ini direkatkan lagi dan di persatukan lagi melalui budaya. Kebudayaan adalah perekat bangsa. Semua kelompok masyarakat harus kembali ke akar tradisi dan budaya lokalnya. Kebudayaan nasional adalah puncak puncak kebudayaan lokal. Masyarakat harus memelihara budaya lokal dan melestarikannya. Ini intinya PNPM Pusaka, siapa saja yang mencintai budaya, seni dan potensi kekayaan alam saujana / landscape bisa bergabung dalam upaya ini. Rekatkan bangsa melalui budaya!”

Dari komentar singkat kami, sebagai praktisi pemberdayaan, saya sungguh merasa mempunyai harapan yang tinggi terhadap program PNPM Pusaka ini. Saya hanya membayangkan kira-kira akan seperti apa mekanisme, prosedur, juknis dan terapan pelaksanaan di masyarakat. Dan reksi apa yang timbul di masyarakat. Apakah senang, antusias, ataukah acuh saja.

Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat desa atau di pinggirian urban (bagi pemanfaat dana P2KP) apalagi untuk PNPM Mandiri Perdesaan, banyak sekali anggapan yang menilai bahwa PNPM adalah “banyak uangnya”. Masyarakat ingin berpartisipasi dalam PNPM jelas di sana menjanjikan “gula-gula” proyek yang cukup besar. Dengan kondisi pembangunan infrastruktur perdesaan yang belum merata, menjadikan PNPM di perebutkan dengan sangat gaduh dan seringkali melalui cara-cara intimidatif. Proses Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi di tingkat kecamatan di pakai bukan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan mereka se-kecamatan, namun di persempit dengan nafsu mendapatkan dana proyek bagi desa mereka masing-masing. Dan memang tidak bisa di salahkan ketika masyarakat berkehendak demikian. Gelombang arus bawah dari masyarakat, menjadikan nilai-nilai dan prinsip program menjadi mengambang dan hanya di jadikan emblem administratif.

Di balik kesuksesan program, sebaliknya terdapat pula fenomena faktual yang berkembang di masyarakat. Kita ambil contoh. Bahwa tidak dapat kita pungkiri bahwa kualitas proses dan partisipatif masyarakat cenderung mengalami grafik penurunan. Masyarakat yang menghadiri musyawarah baik di desa dan kecamatan telah merasakan kecenderungan bosan dengan banyaknya rapat yang ada di PNPM. Ujungnya adalah ketika mereka menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) yang hakikatnya adalah berjuang bagi desa mereka sendiri untuk mengakomodir hak, usulan dan merupakan bentuk partisipasi demokrasi, rata-rata mereka menghendaki adanya transport yang di bebankan dari pihak desa. Kalau tidak ada transportnya mereka tidak mau berangkat. Contoh lain adalah proses pemilihan pelaku PNPM seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) banyak di warnai dengan nuansa politis yang kental. Yang membuat para calon UPK melakukan manuver-manuver yang terkadang tidak sehat dan menodai prinsip-prinsip PNPM itu sendiri.

Kita ini sudah menjadi manusia Indonesia yang berjuang bukan untuk kepentingan bersama, tapi sudah terkotak-kotak hanya untuk pribadi, golongan, institusi, lembaga. Musuh kita sebenarnya adalah uang, yang kita perebutkan dengan berbagai cara tanpa peduli saudara, kerabat atau apapun. Kenikmatan bergotong-royong telah di gantikan dengan kenikmatan materiil. Adapun data-data kesuksesan yang tertampil dalam lembar-lembar laporan kita adalah data administratif yang tidak cukup dan bahkan tidak mampu menggambarkan wajah program pemberdayaan ini secara komprehensiif. Wajah itu terlihat parsial tergantung dari sisi mana kita melihatnya.

Namun dengan adanya rencana kelahiran PNPM Pusaka, sedikit banyak memberikan harapan yang baru. Ketika manusia tidak mengenal budaya, tidak mengapresiasi seni, tidak menyukai keindahan sesungguhnya dia telah menolak hakikat sejati dirinya. Manusia dengan perwujudan akal dan budi, mampu melahirkan ragam kebudayaan yang membuat manusia itu merasa manusia. Yang terjadi sekarang adalah manusia tidak melihat dia sendiri menjadi manusia, namun lebih melihat apakah dia Konsultan, Bupati, Direktur, tukang ojek, petani atau apapun saja. Manusia menjauh dari sifat sejati manusia. Ketika manusia sudah tidak berlaku sebagai manusia maka apa yang disampaikan Sujana Royat menjadi nyata “ terpecah belah oleh partai politik, pemekaran wilayah dan radikalisme di bidang agama dan etnis. Dan tantangan tersebut mau tidak mau harus di hadapi oleh PNPM Pusaka.

Meskipun saya masih meraba-meraba bentuknya akan seperti apa. Karena bagaimana menilai budaya. Bagaimana menghitung budaya secara kuantitatif? Namun, setidaknya akan ada hembusan angin segar dengan hadirnya PNPM Pusaka. Meskipun tantangan ke depan masih membayang, namun setidaknya patut di apresiasi dan di dukung dengan sepenuh hati.

pb: mattula_ada@live.com

Iklan
23 Mei 2012

KPMD, antara Kompensasi dan Realitas Pemberdayaan Desa

by: Gilang Prayoga

Sebagai salah seorang pelaku pemberdayaan saya banyak menemui bahwa peran-peran strategis di Desa tidak berlangsung secara optimal seperti yang di amanatkan oleh program. Bukan berarti semua Desa pelakunya tidak optimal, namun dari kacamata pengalaman saya, hampir rata-rata pelaku di Desa terkadang terpusat hanya kepada orang-orang itu saja. Meskipun dalam PNPM, telah terbentuk pelaku-pelaku yang di syahkan pada saat Musyawarah Desa (MD), namun kualitas yang di harapkan belum dapat dikataka menggembirakan.

Salah satu peran pelaku yang selama ini di pandang penting namun terlupakan adalah KPMD. Kader Desa yang di bentuk PNPM yang mengemban tugas dalam hal memfasilitasi segala mediasi, konsultasi, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan PNPM di desa tersebut dengan supervise dari Fasilitator Kecamatan. Singkat kata KPMD adalah pengendali pelaksanaan program di Desa untuk memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM, meskipun dalam beberapa hal kewenangannya di batasi. Yaitu hanya dalam soal pencairan dana proyek PNPM saja tidak memerlukan KPMD. Karena pencariran dana mutlak di sertifikasi langsung oleh Fasilitator. Meskipun tidak di larang apabila KPMD memberikan rekomendasi kepada Fasiliator kaitanya dengan pelaksanaan kegiatan desa.

Namun dalam banyak tahapan lain, peran-peran KPMD memegang posisi strategis untuk mengawal kegiatan PNPM. KPMD lah agent culture of change yang sejati di desa. Dalam perjalanan program, peran KPMD di nilai belum memberikan kontribusi secara maksimal dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa. KPMD hanya terbatas sebagai tangan panjang FK untuk membuat proposal usulandan tugas administrative yang lain saja. Amat jarang di temukan Fasilitator, membimbing para kader dengan nilai-nilai pemberdayaan. Karena memang nilai pemberdayaan itu tidak ada sekolahnya. Harus di landasi dengan moral dan nurani. Bila nilai pemberdayaan tidak di landasari dua nilai tersebut, sangat memungkinkan untuk terpeset menjadi proyek pengeruk keuntungan belaka.

 

Tidak mengecilkan peran KPMD dan mungkin ini hanya bersifat kasuistik saja, bahwa secara umum pemahaman KPMD hampir tidak memiliki peran apa-apa di Desa. Kecuali sebagian besar pekerjaanya hanyalah datang ketika Rakor KPMD untuk menerima transport dan menghadiri Musdes yang ada. Datang dan duduk saja mendengarkan. Padahal di PTO pun tercantum bahwa yang memfasilitasi musyawarah adalah KPMD. Fasilitator hanya memfasilitasi pada saat Musdes Sosialiasi. Tapi kembali lagi bahwa dominasi fasilitator yang sangat tinggi membuat desa, KPMD atau pelaku yang lain sangat tergantung kepadanya. Bahkan ada rasa kalau Musdes atau kegiatan lain tidak di dampingi dan di arahkan fasilitator merasa takut salah dan rasa minder lainnya. Bila kasus yang ini, yang harus di jewer pertama kali adalah fasilitatornya yang kurang memberikan bimbingan, peluang dan kepercayaan untuk para pelaku berkembang. Meskipun tetap harus tetap ada pendampingan dan evaluasi untuk memastikan tahapan tidak keluar dari prinsip program.

Setiap kali saya menghadiri Musdes, banyak masyarakat yang mengeluh menyampaikan kepada saya,” sulit sekarang mas, cari orang yang mau menjadi berjuang bagi desa yang tidak mendapatkan apa-apa.” Ada lagi yang juga mengatakan,”mencari orang yang kober (punya waktu) untuk mengurusi desa sudah jarang mas. Mereka lebih memikih mencari pekerjaaan di tempat lain daripada mengurusi desa namu tidak mendapatkan apa-apa. Yang anak muda tidak perduli dengan pembangunan desanya, yang pintar rata-rata sudah bekerja di luar kota, tinggal hanya yang tua-tua yang sudah phase-out.”

Sehingga yang terjadi adalah ketika proses pemilihan KPMD terpilih orang-orang seadanya yang hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Apakah calon KPMD itu punya kompetensi atau tidak bukan merupakan hal yang memusingkan. Yang penting Desa mendapat proyek PNPM.

Namun di sisi lain, seperti yang tercetus dari ungkapan teman yang menyampaikan aspirasinya dari grup Facebook, yang terang-terang kecewa karena hanya mendapatkan transport yang minimalis, sehingga ia tidak mau lagi menjadi kader desa kembali. Banyak KPMD juga membandingkan pendapatanya dengan TPK misalnya. Mereka menganggap itu tidak adil. Sehingga banyak juga yang menuntut untuk memberikan kompensasi yang pantas bagi KPMD.

Terus akan seperti apa menyikapi hal ini? Saya sih secara pribadi tidak keberatan kalau umpamanya KPMD dapat gaji atau setidaknya kompensasi yang wajar. Jangankan KPMD, kalau perlu pak RT juga boleh untuk di usulkan. Karena kalau pemikiran kita adalah membangun desa sendiri tidak mendapat kompensasi, ya itu penerapanya jangan berlaku hanya pada wilayah desa saja, Namun coba kembangkan ke wilayah lain yang lebih luas, Misalnya sering ada pernyataan “Buat kader desa, tak usahlah fokus pada Rupiah, ibarat bangun rumah sendiri (desamu!), masak bangun rumah sendiri minta gaji/honor,….” Sering terpaksanya saya sendiri sering bilang, bila memang bahasanya seperti itu saya sih setuju saja. Namun coba di kembangkan lagi bahasanya, umpamanya kader desa di ganti dengan Presiden, DPR, Gubernur, Bupati, Kades dlsb. ‘Buat para Presiden, tak usahlah fokus pada Rupiah, ibarat bangun rumah sendiri ( Negaramu!) masak bangun negaramu minta gaji/honor. Silahkan yang lain di teruskan sendiri.

Seperti halnya Pendamping Lokal (PL), KPMD pewaris ilmunya pemberdayaan di desa. Dialah yg nantinya akan jadi ujung tombak konsultasi, monitoring, evaluasi, mediasi dlsb yang tidak hanya untuk PNPM saja namun juga untuk program-program yang lain. Pengawal prinsip, prosedur dan pengusung misi pemberdayaan. Bila desa ingin berdaya salah satu indikatornya adalah kemampuan KPMD dalam fasilitasi di desa. Tanpa kerja KPMD, PNPM menjadi sekarang ini yaitu hanya terjebak kepada Proyek semata namun lepas esensi pemberdayaannya.

So. Saya sih setuju saja dan umpamanya mendukung adanya gaji KPMD, namun juga di pastikan bahwa kualitas KPMD juga bisa di pertangunggungjawabkan. Sehingga jangan ada lagi nada-nada minor yg menuduh KPMD hanya sebagai pelengkap program, mau transportnya tapi tak mau kerjanya. Hanya datang ketika rakor KPMD dan hanya jadi peserta Musdes, tapi lupa denga misi yang harus di kawalnya. KPMD pun harus berubah serta mampu menunjukkan kapasitas dan buktinya kepada masyarakat juga program. Dan jangan lupa bahwa di tangan KPMDlah nilai pemberdayaan di desa ini nanti akan dititipkan.

pb: mattula_ada@live.com

 

23 Mei 2012

Tinjau Ulang PNPM: Sebuah Tanggapan

by: Gilang Prayoga

Dari sebuah harian nasional, saya membaca sebuah artikel menarik terkait dengan PNPM. Artikel itu ditulis oleh beliau bapak Zainin Ahmadi, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. Dalam artikel tersebut beliau memberikan usulan untuk meninjau ulang kegiatan PNPM. Tinjauan ulang itu berdasarkan 5 alasan yaitu a) penyelenggaraan program menabrak UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU-PFM), b) Dana triliunan rupiah PNPM-Mandiri tidak murni dari anggaran pendapatan belanja Negara dan daerah, melainkan dari pinjaman Bank Dunia, c) Program PNPM jauh dari makna pemberdayaan masyarakat, d) Program PNPM-Mandiri tumpang tindih dengan proyek-proyek pembangunan lain karena jelajah PNPM-Mandiri yang tiada batas, e) PNPM sangat politis (Republika, 7 Februari 2012).
Sebagai seorang penggiat serta pelaku pemberdaya masyarakat yang berada di lapangan serta bersentuhan langsung dengan akar rumput, saya merasa harus menyampaikan beberapa tanggapan sekadar sebagai urun rembug, yang motivasinya pasti sama dengan niat baik dari beliaunya bapak anggota dewan yaitu semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada motivasi yang terselubung. Beliau mungkin merasa gelisah dengan keadaan PNPM, dan ingin agar pembangunan berjalan sesuai mekanisme sehingga aspek manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal.

PNPM lahir dilatarbelakangi dengan adanya persoalan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah utama di negeri ini. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang mencolok, ketimpangan pendapatan yang cukup ekstrim serta buruknya kinerja pemerintahan eksekutif dan legislatif memicu masalah sosial yang tinggi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, 75% total uang negera ini menggumpal di Jakarta dan sisanya di bagi ke seluruh pelosok negeri. Jakarta menjadi menara gading emas yang menarik masyarakat desa untuk datang dan ikut mengadu nasib. Jakarta menawarkan segalanya. Jakarta memberikan mimpi-mimpi indah. Dan tidak usah kaget jika arus urbanisasi tidak pernah bisa dibendung apalagi di selesaikan pemerintah. Sedangkan bagi daerah-daerah lain di luar Jakarta, apalagi yang lintas pulau dan jauh dari ibukota, sering kita mendengar tentang minimnya infrastruktur dan sarana prasarana yang di bangun.
Dan kemudian yang paling meyedihkan adalah buruknya kinerja para birokrat di negeri ini. Bukan rahasia umum, bila bersentuhan dengan urusan birokrasi pasti urusannya menjadi berbelit-belit, ruwet dan memakan biaya yang besar. Memang untuk saat ini, beberapa instansi pemerintahan sudah menggalakkan dengan adanya good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Namun wajah para birokrat kepada masyarakat masih menampakkan wajah yang sangar daripada menyejukkan. Tidak ada ideologi mendahulukan kepentingan rakyat dan melayaninya bak seorang raja. Padahal kalau mereka ingat bahwa mereka digaji dari hasil pajak rakyat Indonesia.
PNPM hadir bukan untuk menjawab semua masalah di negeri ini. PNPM hanya bagian kecil dari berbagai usaha yang sedang di tempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila beliau bilang bahwa PNPM menabrak Undang-Undang No. 13 tentang Penanganan Fakir Miskin, mungkin harus sedikit kami sampaikan, bahwa PNPM tidak secara langsung menangani fakir miskin. PNPM lebih menyasar utamanya kepada masyarakat miskin cluster II yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Meskipun kemiskinan absolut juga tetap di beri porsi dari adanya Dana Sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) Absolut yang di ambil dari minimal 15 persen surplus UPK.
UU No.13 baru di sahkan pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta menyebutkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya (UU No.13 Tentang Penanganan Fakir Miskin Bab 1 Pasal 1). Sedang untuk PNPM sendiri, tujuan umumnya seperti yang terdapat dalam Pedoman Umum (Pedum) menyebutkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Saya sendiri tidak melihat adanya hal yang bertentangan dari keduanya. Menurut UU No.13, fakir miskin jelas menyebutkan bahwa rakyat miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sedang di PNPM yang dituju adalah masyarakat miskin yang masih memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk rakyat miskin yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, berarti dia termasuk sebagai miskin absolut. Dan miskin absolut instansi yang berwenang adalah Departemen Sosial.
Selanjutnya, di sebut juga bahwa dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia alias hutang. Saya tidak berkomentar. Namun bila kita melihat struktur APBN kita, pos yang mana yang tidak lepas dari hutang? Bahkan demi menaikkan gaji pegawai negeri pun di ambilkan juga dari dana hutang. Meskipun aspek kemanfaatan yang dirasakan rakyat tidak berubah.
Untuk statemen yang menyebutkan bahwa PNPM jauh dari makna pemberdayaan, sedikit banyak saya menganggukkan kepala. Namun degradasi esensi pemberdayaan dalam PNPM juga di sebabkan oleh adanya muatan kepentingan dari berbagai pihak yang menjejali PNPM dengan administrasi yang absurd, ruwet dengan tahapan kegiatan yang saling tumpang tindih sehingga tidak sempat lagi bagi para pelaku pemberdaya memikirkan makna pemberdayaan. Anda seorang pelaku pemberdaya, anda memikirkan secara tepat esensi pemberdayaan, percayalah anda akan banyak di maki oleh atasan anda karena anda terlambat memberikan laporan.
PNPM juga dalam artikel beliau di sebutkan bahwa PNPM tumpang tindih dengan proyek pembangunan lain. Saya tidak paham persis dengan pernyataan ini. Karena sepanjang pengetahuan kami, PNPM tidak pernah mendanai kegiatan yang akan di danai oleh kegiatan lain. Proses verifikasi dan aturan di PNPM yang cukup ketat, hampir tidak memberikan peluang untuk mengusulkan kegiatan yang tumpang tindih. Memang daya jelajah PNPM sangat luas dan lintas sektoral, karena PNPM di rancang sebagai embrio penanggulangan kemiskinan yang integral dari berbagai instansi. Dalam pelaksanaannya, PNPM lebih memilih usulan kegiatan yang tidak pernah bisa di akses oleh dinas serta instansi terkait. Meskipun kegiatan PNPM berfokus pada peningkatan infrastruktur perdesaan, namun usulan pembangunan proyek seringkali merupakan usulan pembangunan yang tidak pernah laku untuk di jual di SKPD. Proses pelaksanaan musrenbang saja selama ini yang seharusnya sebagai forum partisiparif dalam merencanaka kegiatan pembangunan di desa sudah tidak bisa mengcover usulan pembangunan yang diusulkan dan hanya menjadi formalitas belaka. Karena toh sudah di usulkan di musrenbang tidak ada jaminan yang pasti usulan tersebut di danai. Apalagi kalau kita boleh melebarkan lagi, usulan yang sudah sampai di tingkat Musrenbangkab seringkali pupus dengan adanya “tangan-tangan” sakti dari pemilik kepentingan dan kekuasaan. Proses partisipatif masyarakat melalui penggalian gagasan dan prioritas seakan sirna tak berbekas. Dan anehnya tidak ada yang mempertanyakan kemana usulan ini akan di bawa. Tidak kepada SKPD maupun anggota DPRD.
SKPD, Kementrian, DPR, DPRD tidak pernah bisa melihat aspirasi masyarakat secara langsung dan hanya melihat faktor luaran. Tidak heran apabila seringkali kegiatan proyek yang di danai baik dari Dinas dan usulan partisipasi DPR-DPRD sering tidak tepat sasaran dan bermutu rendah. Banyaknya proyek-proyek mangkrak di negeri ini di sebabkan tidak lain karena proyek-proyek tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat secara langsung. Namun hanya sebagai bahan bancakan kontraktor pemborong dan birokrat. PNPM dengan mengandalkan partisipasi konsep perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dari masyarakat sedikit banyak lebih lumayan daripada proyek sejenis lainnya. Meskipun juga masih terdapat kekuarangan di sana-sini.
Dan last but not least ketika PNPM di sebut sangat politis. Kami rakyat kecil tidak memahami dimana nuansa politisnya. Apakah PNPM di jadikan tameng kekuasaan, di jadikan bemper bagi para pemangku kepentingan yang dapat di gunakan sesuai kehendak. Kami tidak tahu. Namun kami berdoa bahwa PNPM tidak di politisir, hingga mengorbankan hak-hak rakyat untuk ikut menikmati pembangunan.

pb: mattula_ada@live.com

7 Mei 2012

Menanti Kejujuran Bakrie & Brothers

by: Indra Sastrawat

Menanti kejujuran
Harapkan kepastian
Hanya itu yang sanggup aku lakukan
Menanti kejujuran
Harapkan kepastian
Semoga damai jadi kenyataan

Bila janji yang pernah kau beri
Akan kunikmati dalam hidup ini

Korban Lumpur Lapindo Menuntut Keadilan

Lirik lagu lawas dari Gong 2000 di atas mengingatkan saya pada kasus besar 6 tahun silam. Apalagi kalau bukan kasus melubernya lumpur panas Lapindo yang sukses menghancurkan sebuah peradaban di Porong, Sidoarjo. Korban lumpu Lapindo sedang menanti vonis atas nasib yang menimba mereka. Selama ini korban hanya menikmati janji-janji palsu dari pihak PT. Minarak Lapindo. Tercatat masih ada 600 warga yang belum mendapatkan ganti rugi.

Menanti kejujuran dari pihak Bakrie & Brothers sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya tragedi kemanusian ini. Usaha jaringa bisnis Bakrie & Brothers tidak sedang dalam masalah keuangan, lalu mengapa mereka enggan melunasi ganti rugi itu ??? bahkan ironisnya pihak Bakrie lebih memilih menjadi donatur klub sepakbola di Liga Ilegal yang tidak di akui FIFA dan AFC.

Saya curiga pemerintah sedang ditekan habis-habisan oleh pihak-pihak teertentu yang menginginkan agar kasus lumpu Lapindo bisa diambil alih pemerintah, padahal tidak kurang pemerintah sudah banyak berkorban, 27.4 trilyun rupiah duit APBN digunakan untuk menalangi korban Lapindo sedangkan pihak Bakrie hanya habis 3.4 trilyun rupiah. Anda tahu dari mana duit APBN itu, yah dari pajak yang rakyat bayarkan. Kasarnya bahwa rakyatlah yang harus menanggung biaya atas kerakusan PT. Lapindo Brantas Inc.

Paling parahnya, seperti yang di beritakan Metro TV bahwa dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 munculnya ayat baru di Pasal 18 tentang penanggulangan lumpur Lapindo. Yang mana APBN-Perubahan 2012 memang mencantumkan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Alokasi itu tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Padahal Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2009 menyebutkan biaya ganti rugi ditanggung oleh PT Lapindo Brantas. Hal ini menimbulkan spekulasi deal politik antara Partai Golkar dan Demokrat.

Bang Ical bukan hanya politikus tapi dia adalah pengusaha pribumi yang sukses, dan bukankah sebagaian besar korban yang terkena dampak lumpur adalah pribumi. Maka dengan segala respek saya meminta agar Bakrie buka mata dan segera membayar kewajibannya. Tidak usah lagi jadikan media bisnis anda jadi corong yang membela anda dalam kasus lumpur Lapindo. Sekeras usaha anda tidak lebih hanya mencari alibi, yang korban butuhkan hanya menanti kejujuran yaitu segera lunasi sisa ganti rugi dan semoga damai bisa terwujud seperti dalam lirik lagu Gong 2000.

wb: indrasastrawat@yahoo.co.id