Segera Nasionalisasi Freeport!

Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengubah isi kontrak karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara, hampir menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu menolak mentah-mentah empat poin klausul yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia terkait luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian (Indopos, 6 Oktober 2011).

Pemerintah ingin menaikkan royalti agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %.

Selama ini negara mendapat bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 – September 2010, total penjualan PTFI sebesar US$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta atau Rp 6,588 triliun (http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport).

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI mencapai US$ 10,4 milyar (royalti sebesar US$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US$ 1 milyar). Artinya, total dividen dan royalti mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009, pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat deviden dari PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat deviden sekitar Rp 20 Triliun. Sementara, potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri masih lebih dari Rp 600 triliun.

Menurut Kwik royalti untuk Indonesia 1 persen untuk emas dan perak sedangkan 1 sampai 3,5 persen untuk tembaga. Data ini tidak memiliki dasar yang jelas namun hanya berdasarkan rumor saja dari orang dalam. Data ini tampaknya bersifat rahasia.

Namun Kwik kemudian menjelaskan data-data yang dihitung sendiri berdasarkan informasi publik. Menurut Kwik selama 43 tahun Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas.  Berdasarkan data ini Kwik paling jago menghitung. Coba kita simak: kalau harga emas sekarang Rp 500 ribu per gram maka setahun nilainya sama dengan 724.700.000  kali Rp 500 ribu sama dengan Rp 362.350 triliun. Kita bisa bayangkan ya Rp 362 ribu triliun. Kwik lalu menghitung berapa pertahunnya maka keluarlah angka yang dibulatkan Rp 8 ribu triliun didapatkan Freeport.

Angka ini masih bisa dielaborasi. Jika satu persen saja Indonesia dapat maka keluarlah angka Rp 80 triliun per tahunnya.  Namun seperti dijelaskan Kwik dalam APBN 2011 dalam pos pemasukan SDA Nonmigas hanya Rp 13,8 triliun. Jadi sepertinya pendapatan sebesar itu dari Freeport masih belum jelas kemana masuknya.

Menurut catatan Kwik, secara resmi Freeport menyatakan pada kurun Januari-September 2010 pendapatannya sekitar 4,589 miliar dollar atau hampir Rp 41 triliyun.

Dari analisa Kwik terdapat keanehan karena biaya untuk PT Smelting dan biaya lain totalnya mencapai hampir dua miliar dollar yang setara dengan sekitar 43 persen dari total pendapatan. Mungkin ini angka yang tinggi untuk sebuah usaha pertambangan sehingga semua pendapatan habis untuk operasi perusahaan di lapangan.

Kwik lalu membahas soal penghasilan dari emas. Tahun 2009, katanya Freeport meraup emas 2,033 juta ons.  Tahun 2010 turun menjadi 1,185 juta ons, turun hampir separuhnya. Namun tembaga tidak mengalami penurunan drastis karena dari angka 1,138 miliar pon menjadi 913 juta pon.

Analisa Kwik angka ini seperti dipermainkan. Ketika harga emas melambung tinggi malah pendapatan dari emas diturunkan. Apakah ini rekayasa? Inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang termasuk Kwik. Apakah ini untuk menutupi keuntungan besar dari hasil penambangan emas ini?

Menurut Kwik memang angka-angka ini bisa diperdebatkan dan bisa memusingkan. Namun intinya adalah bahwa sikap pemerintah Indonesia sudah saatnya maju seperti dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghendaki adanya negosiasi ulang kontrak dengan Freeport.

Menurut Asep Setiawan renegosiasi ini sulit karena selalu dihembuskan adanya ketidakpastian hukum dan bisnis di Indonesia kalau memang akan ada perundingan baru. Ini dikatakan akan membuat hengkang investor asing yang ada dan enggannya investor asing masuk lagi karena kontraknya bisa diganggu begitu saja. Pendapat ini terlalu berlebihan. Harus dilihat kasus perkasus. Freeport merupakan kontrak yang tidak adil dilihat dari sudut manapun. Setelah 43 tahun tidak ada perubahan besar di Papua yang memberikan kemakmuran. Kasusnya mirip Aceh. Namun Aceh berhadapan dengan Jakarta. Setelah terjadi perdamaian maka APBD Aceh konon naik menjadi sekitar satu triliun per tahun.

Jika memang tambang emas ini mau dibiarkan abis dikuras Freeport dan dikembalikan setelah habis maka betapa malangnya bangsa Indonesia. Ketika founding fathers begitu beraninya sampai keluar masuk penjara penjajah namun mengapa sekarang betapa sulitnya meminta kembali hak Indonesia yang menjadi pemilik dari tanah dan airnya. Logikanya sekarang dibalik saja, jika di Amerika ada perusahaan Cina atau Rusia yang menambang dengan pembagian royalit kecil bagi Amerika, saya yakin tidak akan dibiarkan begitu saja. Dengan segala cara, termasuk aturan yang sangat nasionalis mereka akan diusir perlahan-lahan atau dikurangi keuntungannya bagi asing.  Mengapa Jakarta tidak segera membuat rencana untuk menagih haknya setelah merdeka lebih dari 60 tahun?

Gambar

Gambar: Pertambangan Freeport di Papua

Uang ratusan trilyun itu, seandainya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya yang sejati dan dikelola negara dengan baik, tentu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan rakyat. Dengan uang itu berapa juta anak putus sekolah bisa sekolah kembali? Berapa juta rakyat kelaparan bisa mendapat makanan yang layak? Berapa juta rakyat yang tidak bisa berobat karena biaya yang mahal akan bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik?

Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada asing. Sangat tepat pernyataan yang mengatakan kekayaan alam kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat, tapi negara yang salah urus telah membuat rakyat kita miskin. Kekayaan alam kita sebenarnya cukup untuk rakyat, tapi tidak akan pernah cukup bagi penguasa dan pengusaha yang rakus dan tamak!

Akar Masalah Kasus Freeport

Jika diperhatikan, masalah Freeport ini disebabkan oleh 3 hal yang saling terkait yaitu kontrak karya (KK) yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal.

Kontrak Karya I (KK I) maupun KK II isinya sangat merugikan Indonesia. KK I ditandatangani Soeharto sebagai Ketua Presidum Kabinet pada tanggal 7 April 1967 dan berlaku untuk Kuasa Pertambangan (KP) selama 30 tahun. Freeport mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Indonesia dan tidak tunduk dengan hukum Indonesia, mendapatkan tax holiday setelah tiga tahun berproduksi dan tanpa royalti sampai tahun 1984 serta keistimewaan lainnya. Belum lagi selesai masa kontraknya, pada Desember 1991 dibuat KKI II yang memberi hak kepada PTFI selama 30 tahun sampai tahun 2021 dan bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun atau sampai tahun 2041.

Keistimewaan luar biasa yang diberikan kepada Freeport ini, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tekanan Amerika. Tekanan asing dilakukan oleh pemerintah AS ketika itu karena “berjasa besar” membantu pemerintah Soeharto dalam penumpasan G30S/PKI. Utang budi inilah yang digunakan sebagai “senjata” Freeport dan pemerintah AS untuk menekan Indonesia sehingga menerima begitu saja permohonan KP yang sangat merugikan itu.

Semua ini menjadi legal dengan kebijakan ekonomi negara yang neo liberal yang disahkan dengan undang-undang neo liberal. Berdasarkan doktrin kapitalisme, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi dan harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, pengelolaan kekayaan alam termasuk barang tambang diserahkan kepada swasta terutama asing melalui Kontrak Karya (seperti pengelolaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua Barat kepada PTFI) atau melalui Production Sharing Contract.

Akibat dari semua itu, sebagian besar kekayaan alam yang merupakan milik rakyat dikuasai dan dinikmati swasta terutama asing. Lebih ironis lagi, rakyat nyaris tidak mendapat apa-apa dari hasil kekayaan alam milik mereka itu. Rakyat -khususnya yang ada di sekitar areal tambang- justru menderita banyak kerugian karena lingkungan alam yang rusak, pencemaran, limbah dan tailing, rusaknya sumber penghasilan mereka dan penyakit sosial lainnya.

Bukan Negoisasi Tapi Mengambil Alih Secara Total !

Semua itu tidak akan terjadi jika syariah Islam diterapkan secara total. Menurut ketentuan syariah Islam, barang tambang yang depositnya sangat besar dan melimpah ditetapkan menjadi milik umum dan tidak boleh dikuasai oleh atau dikuasakan kepada swasta apalagi asing.

Ibn al-Mutawakkil menuturkan dari Abyadh bin Hamal al-Muzni bahwa:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِى بِمَأْرِبَ – فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

Ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam -Ibn al-Muawakkil berkata “yang di Ma’rib”-, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, seorang laki-laki dari majlis itu berkata (kepada Nabi saw): “apakah Engkau tahu apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia (Ibn al-Mutawakkil) berkata: Kemudian Rasulullah saw pun manarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadits itu juga menunjukkan bahwa tambang seperti itu tidak boleh diberikan atau dikuasakan kepada individu (swasta). Sebab (‘illat) keharaman itu adalah karena depositnya yang sangat besar (laksana air yang terus mengalir). Maka tambang apapun yang disitu ada ‘illat tersebut maka haram dimiliki oleh atau dikuasakan kepada individu (swasta). Karena itu semua tambang (bukan hanya tambang garam) yang depositnya sangat besar, haram dimiliki oleh atau dikuasakan kepada individu (swasta).

Pengelolaan harta milik umum tersebut sepenuhnya dilakukan oleh negara (pemerintah) mewakili umat. Seluruh hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Jika memang proses produksinya membutuhkan bantuan pihak swasta dalam proses eksplorasinya maka posisi mereka hanyalah sebatas pekerja (ajir), pihak yang diperkerjakan dengan bayaran tertentu. Pemerintah tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak swasta dalam pembagian kepemilikan saham antara pihak pemerintah dengan pihak kontraktor.

Negara juga wajib melindungi kepemilikan umum tetap menjadi milik umum. Negara juga harus mencegah individu atau swasta menguasai atau memiliki aset-aset yang termasuk harta milik umum. Jika ada individu atau swasta yang sudah terlanjur menguasainya seperti dalam kasus Freepoort saat ini, maka yang harus dilakukan oleh Negara bukan negosiasi untuk menaikkan royalti atau kepemilikan saham tetapi negara harus mengambil alihnya secara total.

Pabrik dan instalasi yang sudah dibangun boleh diambil oleh perusahaan swasta itu atau negara boleh membelinya dengan harga yang sepadan. Tetapi tentu saja setelah diperhitungkan dengan hasil yang selama ini telah mereka keruk dari harta milik umum itu. Hal ini berdasarkan hadist Rosulullah SAW. Rafi’ bin Khudaij menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

« مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » (و في رواية أحمد و ابن ماجه) « وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»

Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak atas tanaman itu sedikitpun, namun dia berhak atas biaya yang dikeluarkannya (HR Abu Dawud, dan al-Tirmidzi) dan dalam riwayat Ahmad dan Ibn Majah : “dan biayanya dikembalikan kepadanya”

Dengan demikian, secara syar’i yang harus dilakukan oleh negara bukan menegosiasikan penambahan royalti atau kepemilikan saham. Apalagi dalam kasus Freeport ini potensinya masih tersisa lebih dari Rp 600 triliun. Secara syar’i yang wajib dilakukan negara adalah mengambil alih pengelolaan semua harta milik umum termasuk tambang, minyak, gas, dsb. Selanjutnya, negara mengelola semua harta milik umum itu dengan baik dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada seluruh rakyat diantaranya untuk membiayai berbagai pelayanan dan kepentingan rakyat.

Wahai Kaum Muslim

Pengelolaan kekayaan alam yang merupakan milik rakyat dengan model kapitalis hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Kekayaan alam yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai harta milik umum, akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat, jika dikelola sesuai syariah Islam. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali jika umat Islam menerapkan syairah Islam secara total dalam bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Khilafah akan menghentikan perampokan kekayaan alam kita oleh negara kapitalisme sekarang ini dan mengurus kekayaan alam dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sekaranglah saatnya kaum muslim mewujudkannya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar saya:

Segera Nasionalisasi Freeport seperti yang tersirat di Hadits! Gunakan keuntungannya untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan di Papua pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya!!

source:

~ http://www.facebook.com/Buletin.Dakwah.Al.Islam

~ http://www.asepsetiawan.com/?p=2458

pb: mattula_ada@live.com

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: